Latest Post

Jokowi Diberi Penjelasan Kegagalan Otsus oleh Tokoh Papua

Written By beritalima on Sabtu, 13 September 2014 | 00.13

JAKARTA - Para tokoh Papua memberi penjelasan secara langsung tentang kegagalan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), kepada Presiden (Terpilih) Jokowi.


            Walaupun sejak 2001  pemerintah telah menggelontorkan dana Otsus sebesar Rp 30 triliun, ternyata masih gagal mengangkat derajat orang Papua. Maka ke depan, perlu perbaikan menyeluruh terhadap UU Otsus tsb.
            "Kewenangan yang diamanatkan UU Otsus belum jelas, terutama dalam perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua," ujar Wakil Ketua Mjelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Hofni Simbiak, dalam pertemuan dengan Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/9).
            Ketua MRP Papua Barat, Vitalis Yumte, mengemukakan hal yang sama. Banyak hal yang sudah diamanatkan Otsus untuk diatur kedua provinsi paling timur itu, pada kenyataannya hanya di atas kertas. Otsus memberikan wewenang, tetapi segalanya masih dikendalikan dan diatur oleh Jakarta.
            Pertemuan yang bertajuk "Silaturahmi II Jokowi dengan Masyarakat Papua" dilaksanakan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), dihadiri berbagai kalangan orang Papua dari Tanah Papua dan yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Silaturahmi I dilaksanakan 13 Agustus 2014, setelah Jokowi membuka kongres Bara JP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.
            Menanggapi paparan para tokoh Papua, Jokowi mengatakan, pembangunan Papua memang khas. "Setelah saya mempelajari Otsus, ternyata masalahnya bukan pada soal jumlah dana, tetapi soal pendekatan," ujar Jokowi.
            Jokowi mengatakan, ia belum bisa berkata banyak tentang berbagai persoalan di Papua. "Setelah dilantik, saya akan mengundang Bapak-Ibu sekalian ke Istana, kita bicara," kata Jokowi yang disambuk tepuk-tangan sekitar 75 orang tokoh Papua.
            Jokowi juga berjanji akan merenovasi tiga pasar di Papua, seperti yang disampaikan ketika Jokowi berkunjung ke Papua tiga bulan lalu. "Kunjungan saya ke Papua, apakah Oktober atau Desember?" tanya Jokowi, yang kemudian ramai-ramai disambut hadirin dengan, "Desember, Pak."
            Feddy Numberi yang berhalangan hadir, menitipkan dua buku karyanya kepada Jokowi, yaitu Keajaiban Pulau Owi dan buku yang kini menjadi rujukan penting dalam kepustakaan yang dulu bernama Irian Jaya, Quo Vadis Papua.
            Sebelumnya, Hofni Simbiak mengatakan, dalam bidang ketenagakerjaan, perlu afirmasi yaitu penegasan untuk memberi ruang gerak lebih memadai bagi bagi orang asli Papua, termasuk untuk direkrut menjadi anggota TNI dan Polri.
            Juga perlu kebijakan afirmasi konsisten bagi orang Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi serta infrastruktur dasar. Orang Papua jangan hanya menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri.
            Dalam pengelolaan sumber daya alam Papua, juga perlu penegasan, bagaimana melibatkan Papua sebagai masyarakat adat, agar ikut memperoleh manfaat atas kekayaan alam Papua.
            Menurut MRP Papua, kebijakan transmigrasi merupakan sesuatu yang untuk sementara perlu ditinjau kembali. Migrasi (perpindahan penduduk) ke Papua sekarang ini sangat deras, sementara orang Papua sendiri belum disiapkan untuk menerima arus akulturasi.
            "Pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua, sebaiknya dihilangkan, kemudian dengan sungguh-sungguh mengedepankan pendekatan persuasif," ujar Hofni Simbiak dan Vitalis. (sm)
Caption foto:
Jokowi menerima titipan dua buku karya Freddy Numberi, kepada Jokowi, diserahkan Wakil Ketua MRP Papua Hofni Simbiak. Wolas Krenak (sebelah kanan Hofni), Vitalis Yumte (Ketua MRP Papua Barat), Paskalis Kossay (Ketua Kaukus Papua di DPR). (Ist)

Kapolres Ketapang AKBP Agus Setyoko,S.Ik ke Kantor Kayuh Sepeda Ontel

Written By beritalima on Kamis, 11 September 2014 | 09.31

KETAPANG-Akhir-akhir ini media massa ditanah air dihebohkan dengan berita tentang berbagai kasus yang terjadi terhadap oknum-oknum aparat Kepolisian yang melakukan berbagai tindakan kejahatan,namun dibalik itu masih banyak hal-hal lain yang baik dilakukan oleh aparat kepolisian,sebut saja AKBP Agus Setyoko,S.Ik Kapolres Ketapang,yang menggantikan AKBP Wahyu Widjiananto sejak 24 Juni 2014 lalu,kiprahnya sangat positif di mata masyarakat Ketapang Kalimantan Barat.

Sebagai seorang petinggi dijajaran Muspida Ketapang,polisi yang satu ini selalu menampakkan dirinnya dengan pola hidup sederhana,setiap hari Agus berangkat kerja dari rumah dinasnya jalan Jendral Urip ke kantornya yang cukup jauh di Jalan S.Parman Ketapang selalu menggunakan kendaraan sepeda ontel,pada hal pasilitas mobil dinasnya siap,selain itu ketika mengayuh sepedanya, Agus tanpa pengawalan
khusus dari anggotanya,termasuk ajudan,kebiasaan ini dibenarkan Agus ketika www.kabar65.com menyambanginya,Kamis (11/09/2014) disaat jam dinas di kantornya.

“Waduuh,tadi malam rantai sepeda saya putus,tapi sekarang udah baik lagi,”ungkap Agus disela-sela perbincangannya dengan  www.kabar65.com di ruang kerjanya.

Naik sepeda ke kantor yang dilakukan AKBP Agus Setyoko,S.Ik setiap hari selain hoby adalah juga untuk tetap menjaga kebugarannya.

Hal lain mungkin lebih praktis,hemat energi,dan tak perlu SIM dan helm ya kan Pak Agus ??***(H/BD/k65/lkbk).


Keterangan Gambar : 1. Kapolres Ketapang AKBP Agus Setyoko,S.Ik sedang mengayuh sepeda ontel kembali dari kantornya di jalan S.Parman menuju rumah dinasnya di jalan Jendral Urip Mulia Baru Ketapang,yang sempat diabadikan oleh warga Ketapang.***(foto doc istimewa). 2. Kapolres Ketapang AKBP Agus Setyoko,S.Ik sedang bincang-bincang dengan www.kabar65.com di ruang kerjanya,Kamis (11/09/2014).***(Foto doc.lkbk)

Icon Ternak Indonesia Disnak Jatim Kunker ke Pulau Sepudi

Written By beritalima on Rabu, 10 September 2014 | 13.48

Sumenep, Kabupaten Sumenep Jawa timur khususnya, patut berbangga hati karena menjadi Icon Ternak untuk Indonesia mewakili Jawa timur. Sehingga pemerintah Pemerintah melalui Dinas peternakan Propinsi Jawa timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumenep pada, Rabu malam /10/ 09 di Hotel C1 Sumenep.



Kunjungan Pemerintah Propinsi Jawa timur tersebut tersebut menggandeng Direktur Perbibitan Ternak, Ir. Abu Bakar,SE.MM - Kementerian Pertanian dan tanaman pangan, Kemenko, Kementerian kelautan RI, Perguruan tinggi ITB Bandung.

Kadatangan Tamu kunjungan kerja tersebut disambut Asisten pembangunan Ir, HM. Syahrial, MM. Kepala Bappeda, dan Kepala DInas Pertanian serta Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep sebagai panitia penerima kunjungan.

Dalam sambutannya Ir. Syahrial mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah propinsi Jawa timur yang telah meng-agendakan kunjungan ke Sumenep untuk selanjutnya akan menyeberang ke Pulau Sapudi.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep menyambut baik dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa timur yang telah menjadikan pulau Sapudi sebagai Icon ternak Indonesia mengingat Pulau Sepudi Sumenep terkenal dengan populasi terbesar ternak sapi di Madura dan Jawa timur", jelasnya.

Ir. Maskur, MM, Kepala Dinas Peternakan propinsi Jawa timur turut memberikan sambutan pada jamuan Rapat kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Madura sudah ditetapkan sebagai penghasil ternak terbaik dan tertinggi di Indonesia Untuk tiga Wilayah terbesar penghasil ternak indonesia selain Aceh dan bali.

"Sapudi Sumenep sebagai Icon ternak Indonesia tentunya harus terus melakukan pembenahan - Pembenahan untuk mengoptimalkan pengembangan populasi sapi Madura. sebagai kelengkapan sarana prasarana pulau Ternak Sapudi, Pemerintah Propinsi Jawa timur telah menyediakan pusat kesehatan ternak, pengembangan estimasi, Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan untuk menjadi nilai tambah bagi pengembangan ternak sapi di Sumenep", jelasnya.

Ir. Maskur menambahkan, Sumenep Sapudi menjadi kunci untuk mempertahankan sapi Madura. Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep. "Untuk itu kami                                                            mohon kepada Bappeda dan Asisten serta Dinas peternakan Kabupatyen Sumenep untuk terus menata Agar kekurangan - kekuarangan sektor peternakan di pulau Sapudi dapat dioptimalkan seperti, kesulitan memindahi sapi ke kapal yang artinya membutuhkan dermaga. Sisi kesehatan hewan serta pakan ternak juga merupakan hal tak terpisahkan dari faktor pengembangan ternak sapi Madura khususnya di Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, Msi, di Pendopo Agung Kraton Sumenep.  ( An )

Jokowi dan Masyarakat Papua Bertemu Bahas Evaluasi Otsus

JAKARTA - Masyarakat Papua kembali bersilaturahmi dengan Presiden (Terpilih) Joko Widodo (Jokowi), untuk membahas evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berusia 13 tahun namun belum optimal membawa kemajuan bagi Papua.


            "Silaturahmi pertama telah kami selenggarakan 13 Agustus 2014 lalu. Kamis (11/9) Silaturahmi ke dua dengan tema khusus evaluasi Otsus," ungkap Frans Ansanay, Koordinator Wilayah (Korwil) Papua, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), di Jakarta Rabu (10/9).
            Frans mengatakan, Bara JP menyelenggarakan Silaturahmi, karena Tanah Papua (Propinsi Papua dan Papua Barat) sebagai bagian integral  dari RI sejak 1 Mei 1963, harus sejajar dengan daerah lainnya. "Namun kenyataannya, berbagai kebijakan sentralistik belum memenuhi harapan rakyat Papua," ujarnya.
            Pengurus Bara JP Papua, Agustinus Rafra (Gusti) dari Jayapura mengatakan, Silaturahmi akan dilanjutkan dengan berbagai topik yang relevan dengan reformasi pola pembangunan di Papua. "Kita akan bentangkan semua masalah di hadapan Presiden Jokowi," kata Gusti.
            Silaturahmi dihadiri Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Papua Barat, sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi. Untuk tahap awal (hingga Silaturahmi V), polisitisi dan pejabat tidak disertakan sebagai peerta.
            Frans dan Gusti bertutur, momentum Reformasi 1998 mendorong  Pemerintah Pusat mulai menyadari berbagai masalah  di Tanah Papua, khususnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua, tutur Frans.         
            Di era Presiden Megawati Soekarnoputri  menyelesaikan masalah Papua bersungguh-sungguh dengan kebijakan keberpihakan yang positif bagi orang asli Papua, dengan menetapkan UU 21 Tahun 2001 (yang kemudian diubah menjadi UU 35 Tahun 2008) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
            "UU Otonomi Khusus Papua yang kini berusia 13 tahun  menjadi 'jalan tengah' dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial politik, sosial budaya,  dan sosial ekonomi yang dialami rakyat Papua," kata Gusti yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua.
            Dalam Silaturahmi pertama, Jokowi menyambut tokoh-tokoh Papua dengan riang, ingin memperoleh masukan. "Bahkan saya ingin ada Istana Negara di tepi Danau Sentani. Mosok di Papua belum ada Istana," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta. (sm)



Joko Widodo (Jokowi) membeli keladi dari pedagang di Pasar Baru Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014). Pasar Baru Sentani menjadi tempat pertamanya memulai rangkaian kampanye pilpres di kawasan ujung timur Indonesia. (Istimewa)

Roy Suryo : Sekarang Antara Hukum dan Politik Kadang Sangat Tipis Batasnya

Written By beritalima on Rabu, 03 September 2014 | 23.42

JAKARTA-Setelah Menpora Andi Malarangeng dan Menteri Agama Surya Darma Ali dari Kanbinet Indonesia Bersatu II,kemarin,Rabu,(03/09/2014) menyusul Menteri ESDM  Jero Wacik ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka yang telah dianggap melanggar pasal 12 e Undang-Undang Tipikor atau pasal 23 KUHP jo pasal 421 tentang pemerasaan.

Menyikapi peristiwa yang menimpa Jero Wacik itu junior dari menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II,Menpora Roy Suryo menyatakan bahwa,bagi dirinya memang di mana saja berada dan di posisi apa saja kita, selalu ada sisi positif dan negatifnya. Oleh karena itu yang terpenting adalah tetap berusaha bekerja sebaik-baiknya sesuai tupoksinya saja.

Hal itu disampaikan Menpora Roy Suryo kepada Redaksi langsung dari Eropa dalam rangka mengantar delegasi pencak silat Indonesia melalui pasilitas BalckBerryMessengernya,Kamis (04/09/2014) siang.

“Saya berharap agar Pak Jero Wacik bisa tabah menghadapi kasus hukumnya. Dan saya berharap KPK bisa tegas menindak kasus-kasus korupsi lain yang lebih besar.Sebagai junior dari menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, saya berdoa semoga Pak Jero Wacik bisa tabah menghadapi semuanya dan biarkanlah yang benar tetap benar dan yang salah juga akan salah, karena sekarang ini memang antara hukum dan politik kadang-kadang sangat tipis batasnya,"pungkas Menpora Roy Suryo yang juga salah satu anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat kepada Redaksi  ***(H/k65)

Tingkatkan Wawasan Kebangsaan Lewat Dialog

Written By beritalima on Kamis, 28 Agustus 2014 | 17.52

Surabaya -  Berawal dari Acara Halal Bihalal yang dikemas dalam bentuk kegiatan dialog Wawasan Kebangsaan Jilid I yang sudah berjalan setahun dan berlangsung pada jilid II, dan jilid III yang diadakan pada  (24/3/2014) lalu, dan hingga diadakannya Pemantapan Wawasan kebangsaan Jilid IV (28/8/2014) undangan yang hadir selalu penuh, tak kurang dari 500 peserta Seminar - Diskusi Panel Pemantapan Wawasan Kebangsaan IV dalam rangka Halal Bihalal 1435 H dan HUT RI ke - 69 Tahun.

Seminar yang melibatkan beberapa lembaga seperti, PERADI, KOMPOLNAS, KODAM V
Brawijaya, INDONESIA LAWYER CLUB, L4P Kebangsaan dan Yayasan Jati Diri Bangsa ini patutu kita banggakan, pasalnya dialog ini selalu menghadirkan tokoh daerah dan Nasional, seperti pada dialog kali ini yang hadir sebagai pembicara Advokad yang sudah tidak asing lagi  Johnson Panjaitan, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko, Dari Kompolnas  Dr. Hamidah, SH, MH, dan di pandu oleh Moderator Drs. H. Bambang Sulistomo, SIP, MSi (Putera Bung Tomo) serta di hibur oleh Dalang nyentrik Sujiwo Tejo (Presiden Republik Jancuker).

Sementara Tjandra Sridjaja menyampaikan kalau acara ini diadakan rutin dan sudah berjalan 4 kali "Latar belakang diadakannya dialog dari  jilid I yang pertama kalinya  bersamaan dengan halal bihalal yang sudah berjalan setahun, saat itu ada signal kegalauan berbangsa, saat reformasi ada kekosongan yang perlu pemahaman berbangsa dan bernegara, tentunya akan beresiko kontra produktif, namun Ada kerinduan dari masyarakat untuk sama sama menjaga kesinambungan untuk kemajuan bangsa indonesia, oleh karena itu muncullah kegiatan dialog wawasan kebangsaan yang hingga saat ini masi terus berlangsung dan cukup mendapatkan antusias dari masyarakat" Pungkas Dr. KPAH Tjandra Sridjaja Prajonggo, SH, MHketua pengarah  yang juga Ketua  INDONESIA LAWYER CLUB dan aktif di berbagai organisasi baik di Jawa Timur maupun Nasional.

Pertemuan dialog Seperti ini alangkah baiknya jika diadakan di masing-masing Kabupaten / Kota ataupun Provinsi, bahkan didalam suatu keluargapun perlu dialog sehingga menghasilkan hal yang positif, tambah Tjandra saat ditemui wartawan ditengah berjalannya acara.

Tampak Hadir dalam undangan perwakilan dari pejuang Veteran 1945, dari Bakesbang Pol Jawa Timur, Advokad Peradi, tokoh-tokoh Tionghua, Anggota YJDB Jatim, Ketua Peradi Jatim Dr. Suhar Adi Konstanto, SH, MH yang juga sebagai ketua Panitia Dialog serta  HR Ali Badri Zaini Tokoh  Madura yang baru baru ini memperjuangkan penutupan lokalisasi
Dolly bahkan berimbas ke penutupan lokalisasi se Jawa Timur. (di)

Ketua KPUD dan Bupati Bangkalan Diadukan ke KPK

Written By beritalima on Kamis, 17 Juli 2014 | 01.55

JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Fauzan Djakfar dan Bupati Bangkalan, diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya dianggap telah melakukan tindak pidana Pemilu. KPK diminta memeriksa kekayaan keduanya.
                  "Dari sejumlah pelanggaran Pilpres, yang paling mencolok adalah di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Bangkalan (Madura) di mana Jokowi-JK tidak memperoleh suara (nol)," kata Viktor Sirait, Ketua Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (17/7).
                  Satgas mengadukan Fauzan Djakfar bersama Barisan Relaan Jokowi Presiden (Bara JP). "Sebelumnya KPK mengatakan, 'tidak tidur' dalam perhitungan suara Pilpres. Sekarang kami mengadu," tegas Syafti Hidayat Ketua Bidang Aksi DPP.
                  Viktor mengatakan, peristiwa di Bangkalan merupakan pidana Pemilu paling "kampungan" dalam sejarah republik ini. Sesungguhnya mustahil terjadi demikian, karena di daerah itu banyak pendukung partai pengusung Jokowi-JK.
                  Dari investigasi Satgas Relawan Anti Pilpres Curang, operator utama "mafia suara" di Bangkalan adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bangkalan, Fauzan Djakfar.
                  Syafti Hidayat mengungkap, sejak dari jaman Pemilihan Bupati (Pilbup), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres, Fauzan Jakfar merupakan orang dekat dari Fuad Amin, bupati lama Bangkalan, yang kini mewariskan jabatan bupati kepada anaknya.
                  Hingga kini 181 kepala desa terpilih di Bangkalan yang sengaja tidak dilantik, padahal sudah bertahun-tahun menjabat sebagai kepala desa.  Diduga, dengan tidak dilantik, kepala desa menjadi sangat tergantung, sehingga terpaksa takluk kepada bupati.
                  KPK hendaknya segera menyidik Fauzan Jakfar, Fuad Amin dan anaknya (yang kini menjadi bupati), memeriksa kekayaaan dan aliran dana dari dan kepada ketiga orang itu. Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) jangan membiarkan KPK bekerja sendirian.
                  Sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak tegas, bahkan menutup-nutupi pelanggaran Pilpres, harus menjadi perhatian KPK dan PPATK. "Ada apa, koq Bawaslu tidak berbicara terbuka tentang pelanggaran di berbagai daerah?"
                  Supaya pelanggaran Pilpres di Bangkalan (dan kabupaten lain di Madura) jangan terulang, maka  KPU harus membatalkan hasil Pilpres di Madura, tidak dimasukkan dalam perhitungan Pilpres secara nasional. Dengan demikian, pihak-pihak yang merekayasa "menanggung dosa" pengebirian aspirasi publik.
                  Banyak lagi kecurangan dalam Pilpres yang perlu disidik KPK. Namun pelanggaran yang paling "kampungan" terjadi di Bangkalan, sehingga kasus Bangkalan hendaknya segera ditangani KPK, memeriksa kekayaan semua anggota KPUD dan Bupati Bangkalan. (RJ)

Jokowi Sampaikan Terima Kasih Kepada Relawan Di Jawa Timur

Written By beritalima on Senin, 14 Juli 2014 | 10.11

Surabaya -   Calon Presiden nomor urut 2, Joko Widodo, datang ke  Kota Surabaya dengan serangkaian kunjungannya. mengawali kunjungannya. Jokowi ketempat kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Jawa Timur untuk bertemu dengan para relawan serta memantau hasil pemilu di Jawa Timur. "Terima kasih kepada Partai Koalisi, PDIP, PKB, Hanura dan PKPI serta relawan yang ada di Jawa Timur yang telah membantu mengawal dan ikut berpartisipasi, berkontribusi pada pemilu presiden 9 Juli kemaren, mari kita amankan suara yang diberikan rakyat kepada Jokowi-JK, jangan sampai ada satu suarapun yang hilang, suara rakyat merupakan amanah" kata   Jokowi di kantor DPD PDIP, Senin, 14 Juli 2014 yang disampaikan langsung dihadapan ratusan Relawan yang hadir.

Jokowi  juga meminta kepada semua pihak untuk mengawal suara yang telah diperoleh, agar tidak ada pihak-pihak yang mencoba memanipulasi perolehan suara tersebut. "Saya meminta semuanya untuk mengawal perolehan suara ini, agar jangan sampai ada yang mempermainkan hasil perolehan suara di Jawa Timur," ujarnya.

Agenda Jokowi selama di Surabaya, setelah hadir di Kantor DPD PDI P, dilanjutkan berkunjung ke PWNU Jatim untuk buka bersama dan silaturahmi dengan para pengurusnya. Kemudian dilanjutkan Sholat Tarawih di Masjid Al-Akbar, setelah itu berkunjung ke Graha Pena, dan ditutup dengan kunjungan ke kediaman Khofifah di kawasan Jemursari, Surabaya.

Sementara data real count tim pemenangan Jokowi-JK menyebutkan, di Jawa Timur perolehan suara untuk pasangan Capres/Cawapres nomor urut dua mencapai 55,54 persen dengan jumlah 10.620.021 suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 44,46 persen dengan jumlah 8.502.575 suara.

Dari seluruh wilayah di Jatim, Jokowi-JK mampu mendapat suara mutlak di lima Kabupaten/Kota. Yaitu di Blitar memperoleh 71,52 persen dengan jumlah 488.541 suara, Kediri 67,71 persen dengan jumlah 615.220 suara, Kota Blitar 64,98 persen dengan jumlah 54.430 suara, Kota Surabaya 64,39 persen dengan jumlah 858.554 suara, dan Kota Batu 60,85 persen dengan jumlah 73.133 suara.

Sementara seluruh Kabupaten di Madura, perolehan suara Jokowi-JK anjlok. Di Bangkalan, hanya mendapatkan 31,56 persen suara, Sampang mendapatkan 25,99 persen suara, Pamekasan 32,45 persen, dan Sumenep 45,16 persen suara.
Selain partai Koalisi yang hadir juga relawan seperti Bara JP, Gema Jokowi, Relawan Projo, SBSI dan lainnya. (ti)

Bara JP Jatim Bersama Lintas Relawan Jokowi Deklarasikan Satgas Anti Pilpres Curang

Written By beritalima on Selasa, 08 Juli 2014 | 09.32

Surabaya -  Sejumlah elemen relawan pemenangan capres-cawapres nomor 2, Jokowi-JK, siap melaksanakan pengawasan ketat terhadap proses pencoblosan dan penghitungan suara, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) RI 9 Juli 2014 besok dari segala bentuk kecurangan.
Hal itu ditegaskan oleh Ketua Relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden 2014 (Bara JP) Jawa Timur  Untuk Jokowi-JK,  Moch. Efendi, SH, dalam ikrar bersama saat deklarasi tim relawan anti kecurangan Pilpres yang digelar diKantor Partai Nasdem Jawa Timur Jl. Raya Darmo Surabaya.
Buka Puasa bersama yang diprakarsai (BARA JP) Jatim, dengan mengundang  Lintas Relawan, lintas  Pemuda dan Lintas Suku  deklarasikan dan sekaligus pengukuhan anggota Satuan Petugas (Satgas) yang berfungsi sebagai pengawasan saat pencoblosan guna atisipasi terhadap pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2014
Menurut Ketua BARA JP Jatim,  Efendi mengatakan, Dengan melihat beberapa peristiwa dan kejadian pelanggaran seperti pencoblosan Pilpres diluar negeri,  hongkong para pemilih yang dukung jokowi tidak diperbolehkan masuk untuk  menggunakan hak pilih di TPS dan juga ditemukan pelanggaran di surabaya dengan bagi-bagi beras yang disisipi gambar salah satu capres.
“Dengan melihat peristiwa seperti itu,kami merasa terpanggil secara spontanitas untuk membentuk Satgas pengawasan jelang pencoblosan pilpres,” Kata Moch.  Efendi, SH  Ketua BARA JP Jatim selasa (08/07/2014)
Menurut  Effendi, Dengan terbentuknya satuan petugas (Satgas) bertugas sebagai pengawasan guna atisipasi
pelanggaran dan kecurangan saat pencoblosan di tempat TPS dengan menurunkan 1000 lebih dari lintas relawan dan lintas suku dan BARA JP ini.

Effendi Choiri mantan anggota DPR RI mengatakan,Acara ini penting, melihat bukti-bukti dilapangan adanya pelanggaran yang dilakukan kompotiter kita denganfoto-03-BARA JP Jokowi-bentuk satgas melakukan aksi-aksi politik yang tidak sesuai dengan kesepakatan seharusnya pemilu harus jujur,adil,bersih dan fair,tapi ternyata mereka melakukan pelanggaran.

“Seharusnya di dalam masa tenang ini digunakan untuk sebaik-baiknya seperti berzikir dan konsolidasi internal dengan tenang,”Pungkasnya.

Effendi Choiri menjelaskan,Rakyat yang seharusnya memilih dengan hati nuraninya tidak perlu dipengaruhi dengan segala bentuk apapun,seperti menyebarkan obor menfitnah,dan pemberian uang, karena ini bisa merusak Demokrasi,moral rakyat,dan merusak masa depan bangsa,yang jelas-jelas pelanggaran berat dan ini harus dihukum.

“Sesungguh rakyat ingin memilih sepenuh hati,yang tidak bisa dipengaruhi oleh bentuk apapun,”Jelasnya
Tampak hadir dalam deklarasi tersebut seperti relawan dari Gema Jokowi, Relawan Projo, Efendi Choiri, wisnu-wardhana Mantan Ketua DPRD Kota Surabaya, Pemuda Ambon, Pemuda Papua, Pemuda NTT, Madura, Jawa dan lainnya yang ikut meramaikan serta mendeklarasikan (tom)

GM FKPPI Jatim Bangun Soliditas Persatuan & Kesatuan Bangsa Dengan Apel Siaga

Written By beritalima on Rabu, 25 Juni 2014 | 06.29

SURABAYA-Pangdam
 V/Brawijaya Mayjen TNI Eko Wiratmoko, pada hari Rabu (25/6) menjadi Inspektur Upacara pada Apel siaga kebangsaan Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) Jatim, di lapangan Makodam V/Brawijaya.
Dalam amanatnya Pangdam V/Brawijaya mengatakan bahwa lahirnya Keluarga Besar TNI, khususnya GM FKPPI dan PPM adalah untuk mewujudkan ciri-ciri kepribadian TNI dalam kepribadian pemuda. Dengan demikian, TNI ikut bertanggungjawab terhadap pembinaan GM FKPPI dan PPM, agar derap langkah dan arah perjuangan maupun  pengabdiannya tidak bergeser dari arah perjuangan dan pengabdian TNI, yang selalu berpegang teguh pada komitmen mengabdi hanya kepada bangsa dan negara.
Jenderal bintang dua ini juga mengatakan bahwa sebagai putra-putri bangsa yang baik, kita harus menerapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki ketahanan jiwa kebangsaan yang kuat, tidak mudah menyerah, mundur dan terombang-ambing oleh budaya asing. Itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing sebagai anggota Keluarga Besar TNI, guna menjaga eksistensi GM FKPPI dan PPM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di samping itu Mayjen TNI Eko Wiratmoko menekankan tentang peran TNI/Polri sebagai bagian dari aparat negara akan selalu bersikap Netral, Netralitas adalah harga mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Sebelum mengakhiri sambutan, Pangdam menyampaikan  beberapa pedoman antara lain : Pertama, GM FKPPI dan PPM  memang bukan TNI, tetapi jiwa dan semangat TNI hendaknya tertanam kuat dalam setiap jiwa anggota GM FKPPI dan PPM. Kedua, Agar GM FKPPI dan PPM  senantiasa memantapkan nilai-nilai nasional secara benar dalam kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Ketiga, Hendaknya GM FKPPI dan PPM menjadi organisasi pemuda yang memiliki arah perjuangan dan pengabdian yang berguna bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Keempat, Galang terus persatuan dan kesatuan melalui kemampuan berkomunikasi secara intensif dengan organisasi pemuda. Kelima, Melalui GM FKPPI maupun PPM, diharapkan akan lahir pemimpin bangsa yang selalu membawakan aspirasi rakyat untuk membangun menjadi bangsa yang besar.
Dalam wawancara dengan rekan media Pangdam menyampaikan "Apel siaga ini yang memprakarsai GM FKPPI, Kodam V/Brawijaya yang mempunyai fungsi sebagai pembina hanya memfasilitasi dan mendorong GM FKPPI Jawa Timur dalam membangun soliditas persatuan dan kesatuan bangsa" ujarnya.             
Menurut Ketua PD XIII GM FKPPI Jatim Ir. Agoes Soerjanto, "Dalam kegiatan ini murni dari GM FKPPI Jawa Timur, ini menunjukan TNI/Polri dan purnawirawannya tetap solid. Karena kita tahu organisasi paling solid di negara Indonesia yang masih bisa diharapkan adalah TNI/Polri" tegasnya.
Apel tersebut diikuti oleh + 3.500 orang kader GM FKPPI se-Jatim dan dihadiri oleh Wagub Jawa Timur dan pejabat dari TNI/Polri.

Cornelis : “Tidak Ada Niat Saya Rebut Posisi Menteri”

Written By beritalima on Selasa, 24 Juni 2014 | 10.23

KETAPANG – Menyikapi tudingan dirinya akan merebut posisi menteri apabila Jokowi – Jk menduduki Istana Negara pada 9 Juli 2014 yang akan datang,Drs.Cornelis Ketua Tim Pemenangan Capres dan Cawapres Jokowi – JK Kalimantan Barat menyatakan bahwa sedikitpun dirinya tidak berniat untuk merebut posisi salah satu menteri dalam Kabinet Jokowi – JK.

“Tidak ada niat saya untuk merebut posisi salah satu menteri apabila Jokowi – Jk menang pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden nanti,”hal itu diungkapkan Drs.Cornelis disela-sela pengarahannya pada Deklarasi dan Pelantikan Relawan Keluarga Nusantara Jokowi – JK,Minggu (22 Juni 2014),lalu di Ballroom Space Hotel Aston Ketapang.

Menurut Cornelis yang juga menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat,bahwa apabila Jokowi – JK menang dalam pertarungannya nanti,dirinya hanya minta anggaran pembangunan Kalimantan Barat ditambah lebih besar lagi.


“Ini merupakan tanggungjawab saya sebagai Gubernur Kalimantan Barat yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,makanya saya habis-habisan berusaha memenangkan Capres dan Cawapres Jokowi – JK,” tegasCornelis.***(H/LKBK)
Pimpinan Beserta Staf Redaksi LKBKalimantan | Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Hamdan Zoelva & Arief Hidayat | Sebagai Ketua & Wakil Mahkamah Konstitusi| Periode 2013-2016 | Semoga Benar - Benar Menegakkan Keadilan dan Kebenaran|
 
Support : facebook | Societiy | Redaksi
Copyright © 2013. LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN - Sukseskan Pemilu 2014
Template Created by Creating Website Published by AMOI
Proudly powered by Login