Latest Post

IPW: Segera Copot Kapolda Babel, Barang Bukti Timah Ilegal ''Lenyap''

Written By beritalima on Selasa, 14 Oktober 2014 | 08.08


JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Mabes Polri agar segera mencopot Kapolda Babel Gatot Subiyaktoro, karena membiarkan barang bukti timah ilegal sebanyak 91 kontainer diekspor, padahal masih dalam penyelidikan dan segera gelar perkara.


            "Sebelumnya IPW mencatat Brigjen Gatot Subiyaktoro sebagai perwira yang tegas dan mempunyai integritas. Tetapi dengan kejadian barang bukti lenyap, penilaian IPW mungkin keliru," tegas Ketua IPW Neta S Pane di Jakarta Selasa (14/10).
            Neta menegaskan, Mabes Polri harus segera menerjunkan tim khusus ke Babel, mengapa barang bukti yang sedang diselidiki, bisa lenyap bahkan sudah diekspor. "Apakah karena harga ke-91 kontainer timah itu ratusan miliar?" ujar Neta dengan nada tanya.
            Mabes Polri harus memastikan dua hal yang berkaitan dengan timah yang diduga ilegal. Pertama, menyelidi siapa yang melepaskan ke-91 kontainer. Tentu harus ada tindakan. Ke dua, proses penyelikan harus tetap berlanjut dan transparan.
            "Sebaiknya ditingkatkan menjadi penyidikan, dibawa ke pengadilan, supaya jelas apakah penambangan legal atau tidak. Kalau memang tidak ada yang bersalah, tak masalah, tapi buktikan saja di pengadilan," ujar Neta.
            Neta berujar pula, bisa saja Polda Babel menganggap, foto-foto lengkap ke-91 kontainer timah yang diduga ilegal, sudah cukup. Tetapi mengundang tanda tanya, bagaimana bisa barang bukti hanya berupa foto. Jika diteruskan ke kejaksaan/pengadilan, tentu mengundang tanda tanya juga.
            "Kinerja penegak hukum yang begini, sungguh menyedihkan. Maka IPW mendesak Mabes Polri agar segera mencopot Kapolda Babel Brigjen Gatot Subiyaktoro. Rakyat butuh penegak hukum yang bersih, sapu kotor tak bisa membersihkan," kata Neta.
            Neta juga mengingatkan, Kapolda Babel sebelum Gatot, tiba-tiba dicopot Mabes Polri, karena terbukti memiliki aset dengan nilai luar biasa. Semua orang haris bercermin dari tragedi Kapolda sebelumnya, tuturnya. (if)
Caption foto:
Inilah pemandangan tambang timah, yang tampaknya tambang ilegal, karena bekas penambangan tidak direklamasi. (Foto: Google)

Presiden SBY Berpidato Dalam Konfrensi Redd+ di Markas Besar PBB New York

Written By beritalima on Kamis, 25 September 2014 | 14.29

Sejak tahun 2005, REDD+ telah menjadi mekanisme penting bagi negara berkembang untuk menjawab tantangan dari perubahan iklim. Bersama-sama dengan REDD+, negara berkembang dapat berkontribusi secara signifikan bagi upaya dunia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bersama dengan REDD+ pula, negara berkembang dapat melakukan upaya konservasi hutan, manajemen berkelanjutan atas hutan dan penambahan stok hutan karbon. Hal ini diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di hadapan peserta konferensi tingkat tinggi tentang perubahan iklim di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9) siang hari waktu setempat atau Kamis (25/9) dinihari waktu Jakarta.   REDD+ atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation adalah mekanisme bentukan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang memiliki dua misi utama yaitu upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan efek gas rumah kaca, dan menghapuskan emisi gas dengan penataan hutan di negara-negara berkembang. Sesi konferensi ini mengambil tema “The transformative Potential of REDD+ : A Global Legacy in The Making”, diikuti oleh sekitar 125 kepala negara. Presiden SBY menekankan bahwa upaya menghilangkan resiko dari perubahan iklim yang terus menerus makin dirasa mendesak saat ini. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis dan lahan gambut tropis ketiga terbesar di dunia, tentunya menyimpan banyak stock karbon. Melindungi persediaan karbon adalah hal yang sangat penting mengingat lebih baik untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim.  Kontribusi nyata Indonesia melalui REDD+ ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim. Bersama dengan REDD+, Indonesia membuktikan komitmen dan upaya konsistennya dalam mengurangi deforestasi dan degradasi hutan.  Sedikitnya terdapat empat hal yang menentukan kesuksesan implementasi program REDD+, yaitu perubahan pola pikir yang mendasar tentang pelestarian alam, kehadiran REDD+ tidak hanya relevan untuk lingkungan tapi juga relevan secara sosial, REDD+ haruslah didukung para pemangku kepentingan, dan diperlukan juga langkah hukum seperti moratorium izin baru untuk pembukaan lahan baru dan pengelolaan hutan Indonesia yang telah dikeluarkan tahun 2011 lalu. Presiden SBY mengingatkan bahwa tantangan masih tetap ada, dimana populasi akan terus bertambah, selaras dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber pangan, tempat tinggal dan transportasi.  Dalam pidatonya, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Tine Sundtoft mengakui bahwa Indonesia telah mengambil langkah yang sangat berani dalam usahanya mengurasi emisi gas, bahkan diperkirakan akan mencapai 1 milyar ton pada tahun 2020. Tercapainya tujuan Indonesia dalam melawan perubahan iklim tersebut sangatlah memiliki arti penting. sementara sejalan dengan hal tersebut, Indonesia mampu mengamankan pertumbuhan ekonomi bagi rakyatnya dengan melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang solid. Norwegia memiliki komitmen khusus dengan Indonesia dalam melawan perubahan iklim yang akan terus berlanjut sampai tahun 2020.  Sedangkan Perwakilan UNDP, Helen Clark menyampaikan pengakuannya akan kepemimpinan Presiden SBY yang menonjol tidak hanya di kawasan Asia tetapi juga secara global. Pernyataan ini disambut riuh tepuk tangan peserta konferensi dalam majelis umum PBB tersebut. Turut mendampingi Presiden SBY, Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkopolhukam Djoko Suyanto, mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim, dan Seskab Dipo Alam.

Foto :  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berpidato di hadapan peserta konferensi tingkat tinggi tentang perubahan iklim di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (24/9) siang hari waktu setempat atau Kamis (25/9) dini hari waktu Jakarta. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan tropis dan lahan gambut tropis ketiga terbesar di dunia, tentunya menyimpan banyak stock karbon. Melindungi persediaan karbon adalah hal yang sangat penting mengingat lebih baik untuk menghindari dampak buruk dari perubahan iklim.  Kontribusi nyata Indonesia melalui REDD+ ini merupakan bagian dari upaya global untuk mengurangi emisi dan mengatasi dampak perubahan iklim. 

Relawan Bara JP Gantikan Amien Rais Jalan Kaki Yogya-Jakarta

Written By beritalima on Senin, 22 September 2014 | 18.38

JAKARTA - Setelah sekian lama Amien Rais tidak melaksanakan janjinya untuk berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta, akhirnya Relawan Bara JP dari Malang bernama Giman (38), Minggu (21/9) berangkat dari Malang, berjalan kaki ke Jakarta.


            "Amien Rais ingkar janji, biar saya saja gantinya. Alasan saya sederhana saja, supaya Amien Rais sadar bahwa dia tidak melaksanakan janji," ujar Giman, didampingi Ketua Bara JP Malang Raya, Zaenal Efendi Achmad.
            Giman adalah ayah dari 4 anak, bekerja sebagai pedagang keliling. "Meski saya cuma jadi pedagang keliling dan hingga kini belum mepunyai rumah sendiri, saya punya hati, mendukung Jokowi dengan tulus," ungkapnya dengan ceria.
            Seperti diketahui, Amien Rais, bekas Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tokoh Muhammadiyah, membantah pernah mendesak agar Prabowo diseret ke Mahkamah Militer karena dinilai mengetahui dan bertanggung jawab atas penculikan itu.
            Ia mengaku tak pernah membuat pernyataan seperti itu. Amien pun menantang agar penudingnya memperlihatkan kliping koran, rekaman radio atau televisi yang memuat pernyataannya yang menyudutkan Prabowo. Kalau terbukti ada, ia akan jalan kaki bolak-balik Jakarta-Yogyakarta.
            Amien meyakini bahwa Prabowo lebih mampu menjaga kedaulatan Indonesia dan mempertahankan keutuhan teritorial. Ada pun Jokowi, menurut dia, hanya sekadar melanjutkan kebijakan penjualan aset negara, seperti pada masa pemerintahan Presiden Megawati.
            Setelah sampai di Yogyakarta, Giman akan menginap, bertemu dengan sesama anggora Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). (sm)

Caption foto:
Giman (topi merah), Minggu 21 September 2014 berangkat jalan kaki menuju Jakarta, lewat Yogyakarta, menggantikan Amien Rais yang hingga kini belum menepati janji. (Foto: Ist)

Presiden SBY Tiba di Lisabon Portugal

Written By beritalima on Jumat, 19 September 2014 | 14.50

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di Bandar Udara Figo Maduro Military Base, Lisabon, Republik Portugal, Kamis, 18 September 2014 pukul 09.40 malam hari waktu setempat atau hari Jum’at, 19 September 2014 pukul 4.30 WIB dini hari waktu Indonesia. Dalam cuaca mendung dan diterpa rintik-rintik hujan, Presiden SBY beserta rombongan delegasi RI, turun dari pesawat Garuda disambut oleh beberapa pejabat tinggi Republik Portugal dan Duta Besar RI untuk Portugal Mulya Wirana.  Turut menyambut Presiden SBY di tangga pesawat, Duta Besar Portugal untuk RI, Joaquim Alberto de Sousa Moreira de Lemos, Penasehat Diplomatik Presiden Portugal Luisa Bastoa de Almeida, dan Penasehat Diplomatik PM Portugal Gilberto Jeronimo. Sedangkan Presiden SBY didampingi oleh Ibu Ani Yudhoyono, Menkopolhukam Djoko Suyanto, Menko PerekonomiancChairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam.   Presiden SBY beserta rombongan segera menuju Hotel Ritz Four Seasons, Lisabon Portugal untuk beristirahat. Kegiatan kunjungan kerja kenegaraan akan dimulai esok harinya pada hari Jum’at 19 September 2014 pukul 10.00 pagi waktu Portugal, atau Jum’at 19 September 2014 pukul 16.00 WIB. Presiden SBY akan mengawali kegiatannya di Portugal dengan mengunjungi taman makam pahlawan Jeronimos Monastery, khususnya meletakkan karangan bunga di dekat makam Luis Vaz de Camoes, seorang penyair nasional Portugal, selanjutnya diikuiti dengan kegiatan mengheningkan cipta dan mendoakan arwah para pahlawan Portugal.   Setelah itu Presiden SBY dijadwalkan bertemu dengan Presiden Republik Portugal Anibal Cavaco Silva dan Ibu Negara Maria Cavaco Silva di Istana Kepresidenan Palacio de Bele`m. Disana Presiden SBY akan mengadakan pembicaraan bilateral yang diharapkan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama Indonesia-Portugal. Selain itu Presiden SBY juga akan mengunjungi gedung parlemen Republik Portugal untuk melakukan pertemuan dengan ketua parlemen Republik Portugal, Maria da Assuncao Andrade Esteves, dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor Walikota Lisabon dan mengadakan pertemuan dengan WalikotaLisabon, Antonio Costa. Presiden SBY akan menerima kunci kota Lisabon secara simbolik sebagai tanda persahabatan. Acara akan ditutup dengan jamuan makan malam kenegaraan oleh Presiden Republik Portugal dan Ibu Negara Maria Cavaco Silva di Sala dos Grandes Jantares, Istana Ajuda, Portugal.  Indonesia mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Portugal pada tahun 1950, sekitar 25 tahun kemudian hubungan Indonesia-Portugal tersebut membeku karena integrasi Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1975.  Kemudian terjadi normalisasi hubungan bilateral RI-Portugal pada tahun 1990, diikuti dengan kunjungan kenegaraan Presiden Portugal Anibal Cavaco Silva pada Mei 2012. Kini Presiden SBY merasa berkewajiban untuk datang membalas kunjungan tersebut, agar dapat dilakukan normalisasi hubungan bilateral sepenuhnya dengan Portugal. Meski memiliki masa lampau yang tidak nyaman, namun Portugal juga merupakan mitra penting Indonesia sekarang ini, contohnya perdagangan kedua negara tahun lalu meningkat 80% dan tentu masih ada peluang kerjasama yang lebih baik. Setelah dua hari di Portugal, Presiden SBY akan melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya ke New York, Amerika Serikat.  Kunjungan Presiden Portugal Anibal Cavaco Silva ke Indonesia tahun 2012, merupakan muhibah kenegaraan yang sangat historis, setelah normalisasi hubungan Portugal dengan Indonesia tahun 1999. Kunjungan itu sekaligus untuk membalas kunjungan kenegaraan Presiden Soekarno ke Lisabon tahun 1960. Mulya Wirana, Duta Besar RI untuk Portugal tiba di Lisabon tanggal 23 Januari 2014, ia merupakan pejabat tinggi ke-5 yang dipercaya olehPemerintah Indonesia sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Portugal, atau yang ke-4 setelah normalisasi hubungan dengan Portugal pada tahun 1999.    Sebelumnya posisi yang sama pernah dijabat oleh   Duta Besar Benedictus Mang Reng Say (1975-1976), Harry Pryohoetomo Haryono (2001-2004), FX. Lopes da Cruz (2005-2008) dan Albert Matondang (2010-2014). (##)

Foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono tiba di Bandar udara Figo Maduro Military Base, Lisabon, Republik Portugal Kamis, 18 September 2014 pukul 09.10 malam hari waktu setempat atau hari Jum’at, 19 September 2014 pukul 4.30 WIB dini hari waktu Indonesia. Presiden SBY dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Portugal Anibal Cavaco Silva, Ketua Parlemen Portugal Maria da Assuncao Andrade Esteves, dilanjutkan dengan kunjungan ke kantor Walikota Lisabon dan mengadakan pertemuan dengan Walikota Lisabon, Antonio Costa.

Presiden SBY Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Portugal Amerika Serikat & Jepang

Written By beritalima on Kamis, 18 September 2014 | 14.23

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat melaksanakan kunjungan kerja ke tiga negara yaitu Portugal, Amerika Serikat dan Jepang. Dalam lawatan luar negeri terakhir dalam kapasitasnya selaku Presiden RI ini, Presiden SBY akan menyampaikan pidato di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York. Selain itu Presiden SBY juga akan menerima penunjukan dirinya menjadi pemimpin organisasi internasional Global Green Growth Institute. Sementara di Portugal, Presiden SBY berkunjung untuk pertama kalinya dan akan melakukan pembicaraan bilateral untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Portugal. Hal itu disampaikan oleh Presiden SBY sesaat sebelum tinggal landas di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (18/9).

  Kunjungan ini juga merupakan kunjungan luar negeri yang terpanjang dari segi waktu, yaitu selama 12 hari, dalam sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden SBY, belum pernah presiden pergi meninggalkan negara selama itu. Indonesia mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Portugal pada tahun 1950, sekitar 25 tahun kemudian hubungan Indonesia-Portugal tersebut membeku karena integrasi Timor Timur ke Indonesia pada tahun 1975.  Kemudian terjadi normalisasi hubungan bilateral RI-Portugal pada tahun 1990, diikuti dengan kunjungan kenegaraan Presiden Portugal Aniva pada tahun 2012. Kini Presiden SBY merasa berkewajiban untuk datang membalas kunjungan tersebut, agar dapat dilakukan normalisasi hubungan bilateral sepenuhnya dengan Portugal. Meski memiliki masa lampau yang tidak nyaman, namun Portugal juga merupakan mitra penting Indonesia sekarang ini, contohnya perdagangan kedua negara tahun lalu meningkat 80% dan tentu masih ada peluang kerjasama yang lebih baik. Diharapkan kunjungan Presiden SBY kali ini akan meningkatkan kerjasama bilateral termasuk kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. 

Setelah dua hari di Portugal, Presiden SBY akan melanjutkan kunjungan kerja tersebut ke New York, Amerika Serikat. Di hadapan majelis sidang umum PBB, atas permintaan sekjen PBB Ban Ki Moon, Presiden SBY akan menyampaikan pidato terakhirnya dalam kapasitas sebagai Presiden RI. Selain itu di kota yang sama, Presiden SBY akan dikukuhkan sebagai nominator Presiden dan Chairman Global Green Growth Institut, lembaga international yang berkantor pusat di Seoul, Korea Selatan. “Atas permintaan para pemimpin dunia terkait, saya diminta untuk memimpin lembaga itu mulai November tahun ini hingga November tahun 2016. Insya Allah saya bersedia karena memang topiknya, isu-nya penting bagi dunia dan bahkan bagi Indonesia sendiri, yaitu sustainable growth with equity terutama green growth development“. Ucap Presiden SBY.  Di New York, Presiden SBY juga dijadwalkan memimpin pertemuan ketua bersama Indonesia dengan Mexico yang disebut dengan open government partnership dimana sejumlah pemimpin negara juga akan hadir dalam pertemuan itu. Diharapkan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama, dan sejumlah pemimpin dunia akan hadir dalam open government partnership summit yang akan dilaksanakan di New York. Dalam kesempatan ini, Presiden SBY bersama dengan Presiden Mexico bertugas menjadi pemimpin konferensi internasional tersebut.

 Selain itu juga terdapat beberapa pertemuan internasional yang akan dihadiri Presiden SBY, diantaranya bekerjasama dengan PBB, Norwegia dan elemen internasional yang lain yang juga penting bagi Indonesia untuk melanjutkan upaya pelestarian hutan yang menjadi prioritas Indonesia dan bahkan prioritas dunia. Pada kesempatan tersebut akan dilaksanakan “Indonesia sawit event”, dimana Indonesia berusaha menunjukkan bahwa Indonesia telah mengikuti kaidah internasional untuk memenuhi aspek lingkungan dan persyaratan lain, sehingga perlu diperjuangkan dengan jalur diplomasi agar tidak ada lagi hambatan bagi pemasaran produk-produk Indonesia di luar negeri. “Kita ingin adil, perdagangan itu disamping free, menurut saya juga fair dan inilah yang akan kita perjuangkan melalui forum yang akan kita laksanakan di New York”. Ucap Presiden SBY.

Presiden SBY juga akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Presiden Mexico, Perdana Menteri Belanda, dan Perdana Menteri Australia. Juga terdapat agenda pembicaraan dengan high level panel on the post 2015 development agenda dari aspek food security dimana Presiden SBY juga akan memimpin high level  panel tersebut bersamaan dengan PM Inggris dan Presiden Liberia. Selanjutnya Presiden SBY akan melakukan kunjungan bilateral ke Washington DC, mersemikan patung Saraswati sebagai simbol kerjasama kebudayaan Indonesia dengan Amerika Serikat dan masyarakat Internasional. Presiden SBY juga akan meresmikan masjid Imam, (imam center), Imam merupakan singkatan dari Indonesia moslem association in America. Hal ini penting bahwa kita hadir untuk menunjukkan Islam sebenar-benar Islam yang teduh, yang damai, yang menjalin persahabatan, mencintai keadilan dan semoga dapat menjadi duta dari Indonesia, duta dari umat Islam Indonesia yang berkharakter hangat dan ingin bersahabat dengan bangsa manapun, sepanjang itu berdiri diatas kebenaran, keadilan dan kemaslahatan bersama.  Di Washington DC Presiden SBY akan melaksanakan pertemuan dengan pemimpin Islam AS, untuk berdiskusi mengenai keprihatinan dengan situasi di Timur Tengah, situasi di Irak dan Syria. Indonesia khawatir jika kelompok radikal ISIS akan  terus menimbulkan masalah baru termasuk di wilayah negara-negara islam, oleh karena itu indonesia ingin aktif untuk mencari solusi bersama, bukan hanya operasi militer yang akan dilaksanakan oleh pihak barat ataupun komunitas international yang lain, bagi Indonesia yang diperlukan adalah solusi politik dan solusi non militer yang bersifat lebih permanen, bermartabat dan realistik.   Presiden SBY juga akan memberikan ceramah di George Washington University, untuk lebih memperkenalkan Indonesia, selain untuk menjalin kemitraan dan kerjasama dengan masyarakat international. 
Selanjutnya Presiden SBY akan bertolak ke Kyoto, Jepang. Dimana presiden akan melaksanakan pertemuan dengan pimpinan persahabatan Jepang dan Indonesia, pimpinan dunia usaha, kalangan perguruan tinggi, “friends of Indonesia atau Indonesianese”, dan Indonesia-Japan comprehensive partnership. Dalam pertemuan tersebut diharapkan berbagai agenda penting dapat dituntaskan sambil membuka jalan untuk mempersiapkan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo melanjutkan mengemban tugas sebagai pemimpin Indonesia di waktu yang akan datang.  Tema dalam pertemuan dengan elemen internasional di Jepang adalah “from SBY to Jokowi, dalam arti kerjasama Indonesia dan Jepang yang selama ini memiliki kekuatan dan manfaat bersama bagi kedua negara”.
 Presiden SBY juga akan memenuhi undangan Universitas Kyoto untuk menyampaikan kuliah berkaitan dengan posisi Indonesia di dunia internasional termasuk persahabatan Indonesia-Jepang.  Turut mendampingi Presiden SBY, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Chairul Tanjung, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, dan mantan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. 

foto : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat melaksanakan kunjungan kerja ke tiga negara yaitu Portugal, Amerika Serikat dan Jepang. Dalam lawatan luar negeri terakhir dalam kapasitasnya selaku Presiden RI ini, Presiden SBY akan menyampaikan pidato di hadapan sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, selain itu akan dilakukan pembicaraan bilateral, peresmian masjid dan lambing kerjasama kebudayaan dengan Amerika Serikat, beberapa ceramah di Universitas dan pertemuan khusus dengan beberapa pemimpin dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, jepang dan Liberia.Sebelum tinggal landas Presiden SBY memberikan keterangan pers di bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Kamis (18/9).

Mafia Timah Lempar ''Telor Busuk'' ke Jokowi

Written By beritalima on Rabu, 17 September 2014 | 07.54

Timah berupa balok (ingot) yang sudah siap ekspor. (Repro Tempo)
Permen ini membuat penambang/eksportir besar yang menjual timah batangan, menanggung beban yang lebih kecil, tidak dikenakan PPN
JAKARTA - Mafia timah melempar ''telor busuk'' ke Jokowi, yaitu melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44 Tahun 2014. Meski diterbitkan tanggal 24 Juli 2014, Permen ini baru berlaku mulai 1 November 2014, jadi melempar masalah untuk pemerintahan baru Jokowi.
            "Ini kerja mafia, tiba-tiba Kementerian Perdagangan (Kemendag) bikin aturan, padahal kementerian teknis tidak dilibatkan, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)," ujar Direktur Forum Masyarakat Anti-Korupsi Nusantara (Formantara), Syafti Hidayat, di Jakarta Rabu (17/9).
            Syafti mengatakan, Permen ini jelas bermasalah dan berniat buruk.  "Jika Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memang berniat baik, maka seharusnya Permen langsung berlaku sejak ditetapkan. Tetapi kenapa baru berlaku di masa pemerintahan baru?" kata Syafti Hidayat dengan nada tanya.
            Permen ini membuat penambang/eksportir besar yang menjual timah batangan, menanggung beban yang lebih kecil, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, hanya membayar royalti 3%. Sementara penambang/eksportir kecil dikenai syarat tambahan, yaitu berupa Ijin Eksportir Terdaftar Timah Industri (IETTI), dan PPN 10%.
            Anehnya lagi, dalam Permendag 44, untuk memperoleh IETTI, tidak ada syarat clear and clean (CC), yaitu kejelasan asal-usul bahan baku. "Ini mengherankan, sebab untuk pengolahan/industri hasil tambang seperti zirconium (kode kimia Zr), mensyaratkan dukungan bahan baku dari perusahaan yang memperoleh sertifikat CC.
            "Tidak mensyaratkan CC, artinya pemerintah tidak mau tahu dari mana asal timah, entah dari penambangan liar atau hasil curian, pokoknya bayar PPN 10%. Ini bisa ditafsirkan, hasil penambangan liar 'dicuci' dengan PPN 10%. Ini gila. Apakah ini termasuk money laundering? Biar pakar yang bicara," tutur Syafti.
            Syafti meminta Menteri Perdagangan segera membatalkan Permen ini. Jika memang diperlukan, cukuplah memberi catatan kepada pemerintahan baru, tetapi jangan melempar "telor busuk" ke Jokowi. Permen ini juga masuk ke 'wilayah' Kementerian Perindustrian, maka sebaiknya segera dibatalkan. (sm)

Jokowi Diberi Penjelasan Kegagalan Otsus oleh Tokoh Papua

Written By beritalima on Sabtu, 13 September 2014 | 00.13

JAKARTA - Para tokoh Papua memberi penjelasan secara langsung tentang kegagalan Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), kepada Presiden (Terpilih) Jokowi.


            Walaupun sejak 2001  pemerintah telah menggelontorkan dana Otsus sebesar Rp 30 triliun, ternyata masih gagal mengangkat derajat orang Papua. Maka ke depan, perlu perbaikan menyeluruh terhadap UU Otsus tsb.
            "Kewenangan yang diamanatkan UU Otsus belum jelas, terutama dalam perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua," ujar Wakil Ketua Mjelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Hofni Simbiak, dalam pertemuan dengan Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (12/9).
            Ketua MRP Papua Barat, Vitalis Yumte, mengemukakan hal yang sama. Banyak hal yang sudah diamanatkan Otsus untuk diatur kedua provinsi paling timur itu, pada kenyataannya hanya di atas kertas. Otsus memberikan wewenang, tetapi segalanya masih dikendalikan dan diatur oleh Jakarta.
            Pertemuan yang bertajuk "Silaturahmi II Jokowi dengan Masyarakat Papua" dilaksanakan Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), dihadiri berbagai kalangan orang Papua dari Tanah Papua dan yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Silaturahmi I dilaksanakan 13 Agustus 2014, setelah Jokowi membuka kongres Bara JP di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur.
            Menanggapi paparan para tokoh Papua, Jokowi mengatakan, pembangunan Papua memang khas. "Setelah saya mempelajari Otsus, ternyata masalahnya bukan pada soal jumlah dana, tetapi soal pendekatan," ujar Jokowi.
            Jokowi mengatakan, ia belum bisa berkata banyak tentang berbagai persoalan di Papua. "Setelah dilantik, saya akan mengundang Bapak-Ibu sekalian ke Istana, kita bicara," kata Jokowi yang disambuk tepuk-tangan sekitar 75 orang tokoh Papua.
            Jokowi juga berjanji akan merenovasi tiga pasar di Papua, seperti yang disampaikan ketika Jokowi berkunjung ke Papua tiga bulan lalu. "Kunjungan saya ke Papua, apakah Oktober atau Desember?" tanya Jokowi, yang kemudian ramai-ramai disambut hadirin dengan, "Desember, Pak."
            Feddy Numberi yang berhalangan hadir, menitipkan dua buku karyanya kepada Jokowi, yaitu Keajaiban Pulau Owi dan buku yang kini menjadi rujukan penting dalam kepustakaan yang dulu bernama Irian Jaya, Quo Vadis Papua.
            Sebelumnya, Hofni Simbiak mengatakan, dalam bidang ketenagakerjaan, perlu afirmasi yaitu penegasan untuk memberi ruang gerak lebih memadai bagi bagi orang asli Papua, termasuk untuk direkrut menjadi anggota TNI dan Polri.
            Juga perlu kebijakan afirmasi konsisten bagi orang Papua dalam sektor pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi serta infrastruktur dasar. Orang Papua jangan hanya menjadi penonton di tanah leluhurnya sendiri.
            Dalam pengelolaan sumber daya alam Papua, juga perlu penegasan, bagaimana melibatkan Papua sebagai masyarakat adat, agar ikut memperoleh manfaat atas kekayaan alam Papua.
            Menurut MRP Papua, kebijakan transmigrasi merupakan sesuatu yang untuk sementara perlu ditinjau kembali. Migrasi (perpindahan penduduk) ke Papua sekarang ini sangat deras, sementara orang Papua sendiri belum disiapkan untuk menerima arus akulturasi.
            "Pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di Papua, sebaiknya dihilangkan, kemudian dengan sungguh-sungguh mengedepankan pendekatan persuasif," ujar Hofni Simbiak dan Vitalis. (sm)
Caption foto:
Jokowi menerima titipan dua buku karya Freddy Numberi, kepada Jokowi, diserahkan Wakil Ketua MRP Papua Hofni Simbiak. Wolas Krenak (sebelah kanan Hofni), Vitalis Yumte (Ketua MRP Papua Barat), Paskalis Kossay (Ketua Kaukus Papua di DPR). (Ist)

Kapolres Ketapang AKBP Agus Setyoko,S.Ik ke Kantor Kayuh Sepeda Ontel

Written By beritalima on Kamis, 11 September 2014 | 09.31

KETAPANG-Akhir-akhir ini media massa ditanah air dihebohkan dengan berita tentang berbagai kasus yang terjadi terhadap oknum-oknum aparat Kepolisian yang melakukan berbagai tindakan kejahatan,namun dibalik itu masih banyak hal-hal lain yang baik dilakukan oleh aparat kepolisian,sebut saja AKBP Agus Setyoko,S.Ik Kapolres Ketapang,yang menggantikan AKBP Wahyu Widjiananto sejak 24 Juni 2014 lalu,kiprahnya sangat positif di mata masyarakat Ketapang Kalimantan Barat.

Sebagai seorang petinggi dijajaran Muspida Ketapang,polisi yang satu ini selalu menampakkan dirinnya dengan pola hidup sederhana,setiap hari Agus berangkat kerja dari rumah dinasnya jalan Jendral Urip ke kantornya yang cukup jauh di Jalan S.Parman Ketapang selalu menggunakan kendaraan sepeda ontel,pada hal pasilitas mobil dinasnya siap,selain itu ketika mengayuh sepedanya, Agus tanpa pengawalan
khusus dari anggotanya,termasuk ajudan,kebiasaan ini dibenarkan Agus ketika www.kabar65.com menyambanginya,Kamis (11/09/2014) disaat jam dinas di kantornya.

“Waduuh,tadi malam rantai sepeda saya putus,tapi sekarang udah baik lagi,”ungkap Agus disela-sela perbincangannya dengan  www.kabar65.com di ruang kerjanya.

Naik sepeda ke kantor yang dilakukan AKBP Agus Setyoko,S.Ik setiap hari selain hoby adalah juga untuk tetap menjaga kebugarannya.

Hal lain mungkin lebih praktis,hemat energi,dan tak perlu SIM dan helm ya kan Pak Agus ??***(H/BD/k65/lkbk).


Keterangan Gambar : 1. Kapolres Ketapang AKBP Agus Setyoko,S.Ik sedang mengayuh sepeda ontel kembali dari kantornya di jalan S.Parman menuju rumah dinasnya di jalan Jendral Urip Mulia Baru Ketapang,yang sempat diabadikan oleh warga Ketapang.***(foto doc istimewa). 2. Kapolres Ketapang AKBP Agus Setyoko,S.Ik sedang bincang-bincang dengan www.kabar65.com di ruang kerjanya,Kamis (11/09/2014).***(Foto doc.lkbk)

Icon Ternak Indonesia Disnak Jatim Kunker ke Pulau Sepudi

Written By beritalima on Rabu, 10 September 2014 | 13.48

Sumenep, Kabupaten Sumenep Jawa timur khususnya, patut berbangga hati karena menjadi Icon Ternak untuk Indonesia mewakili Jawa timur. Sehingga pemerintah Pemerintah melalui Dinas peternakan Propinsi Jawa timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Sumenep pada, Rabu malam /10/ 09 di Hotel C1 Sumenep.



Kunjungan Pemerintah Propinsi Jawa timur tersebut tersebut menggandeng Direktur Perbibitan Ternak, Ir. Abu Bakar,SE.MM - Kementerian Pertanian dan tanaman pangan, Kemenko, Kementerian kelautan RI, Perguruan tinggi ITB Bandung.

Kadatangan Tamu kunjungan kerja tersebut disambut Asisten pembangunan Ir, HM. Syahrial, MM. Kepala Bappeda, dan Kepala DInas Pertanian serta Dinas Peternakan Kabupaten Sumenep sebagai panitia penerima kunjungan.

Dalam sambutannya Ir. Syahrial mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah pusat dan Pemerintah propinsi Jawa timur yang telah meng-agendakan kunjungan ke Sumenep untuk selanjutnya akan menyeberang ke Pulau Sapudi.

"Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep menyambut baik dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi Jawa timur yang telah menjadikan pulau Sapudi sebagai Icon ternak Indonesia mengingat Pulau Sepudi Sumenep terkenal dengan populasi terbesar ternak sapi di Madura dan Jawa timur", jelasnya.

Ir. Maskur, MM, Kepala Dinas Peternakan propinsi Jawa timur turut memberikan sambutan pada jamuan Rapat kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Madura sudah ditetapkan sebagai penghasil ternak terbaik dan tertinggi di Indonesia Untuk tiga Wilayah terbesar penghasil ternak indonesia selain Aceh dan bali.

"Sapudi Sumenep sebagai Icon ternak Indonesia tentunya harus terus melakukan pembenahan - Pembenahan untuk mengoptimalkan pengembangan populasi sapi Madura. sebagai kelengkapan sarana prasarana pulau Ternak Sapudi, Pemerintah Propinsi Jawa timur telah menyediakan pusat kesehatan ternak, pengembangan estimasi, Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan untuk menjadi nilai tambah bagi pengembangan ternak sapi di Sumenep", jelasnya.

Ir. Maskur menambahkan, Sumenep Sapudi menjadi kunci untuk mempertahankan sapi Madura. Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep. "Untuk itu kami                                                            mohon kepada Bappeda dan Asisten serta Dinas peternakan Kabupatyen Sumenep untuk terus menata Agar kekurangan - kekuarangan sektor peternakan di pulau Sapudi dapat dioptimalkan seperti, kesulitan memindahi sapi ke kapal yang artinya membutuhkan dermaga. Sisi kesehatan hewan serta pakan ternak juga merupakan hal tak terpisahkan dari faktor pengembangan ternak sapi Madura khususnya di Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep.

Acara dilanjutkan dengan ramah tamah bersama Bupati Sumenep, KH. A. Busyro Karim, Msi, di Pendopo Agung Kraton Sumenep.  ( An )

Jokowi dan Masyarakat Papua Bertemu Bahas Evaluasi Otsus

JAKARTA - Masyarakat Papua kembali bersilaturahmi dengan Presiden (Terpilih) Joko Widodo (Jokowi), untuk membahas evaluasi Otonomi Khusus (Otsus) yang sudah berusia 13 tahun namun belum optimal membawa kemajuan bagi Papua.


            "Silaturahmi pertama telah kami selenggarakan 13 Agustus 2014 lalu. Kamis (11/9) Silaturahmi ke dua dengan tema khusus evaluasi Otsus," ungkap Frans Ansanay, Koordinator Wilayah (Korwil) Papua, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), di Jakarta Rabu (10/9).
            Frans mengatakan, Bara JP menyelenggarakan Silaturahmi, karena Tanah Papua (Propinsi Papua dan Papua Barat) sebagai bagian integral  dari RI sejak 1 Mei 1963, harus sejajar dengan daerah lainnya. "Namun kenyataannya, berbagai kebijakan sentralistik belum memenuhi harapan rakyat Papua," ujarnya.
            Pengurus Bara JP Papua, Agustinus Rafra (Gusti) dari Jayapura mengatakan, Silaturahmi akan dilanjutkan dengan berbagai topik yang relevan dengan reformasi pola pembangunan di Papua. "Kita akan bentangkan semua masalah di hadapan Presiden Jokowi," kata Gusti.
            Silaturahmi dihadiri Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua dan Papua Barat, sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi. Untuk tahap awal (hingga Silaturahmi V), polisitisi dan pejabat tidak disertakan sebagai peerta.
            Frans dan Gusti bertutur, momentum Reformasi 1998 mendorong  Pemerintah Pusat mulai menyadari berbagai masalah  di Tanah Papua, khususnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid, mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua, tutur Frans.         
            Di era Presiden Megawati Soekarnoputri  menyelesaikan masalah Papua bersungguh-sungguh dengan kebijakan keberpihakan yang positif bagi orang asli Papua, dengan menetapkan UU 21 Tahun 2001 (yang kemudian diubah menjadi UU 35 Tahun 2008) tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
            "UU Otonomi Khusus Papua yang kini berusia 13 tahun  menjadi 'jalan tengah' dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial politik, sosial budaya,  dan sosial ekonomi yang dialami rakyat Papua," kata Gusti yang juga pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua.
            Dalam Silaturahmi pertama, Jokowi menyambut tokoh-tokoh Papua dengan riang, ingin memperoleh masukan. "Bahkan saya ingin ada Istana Negara di tepi Danau Sentani. Mosok di Papua belum ada Istana," kata Jokowi disambut tepuk tangan peserta. (sm)



Joko Widodo (Jokowi) membeli keladi dari pedagang di Pasar Baru Sentani, Jayapura, Papua, Kamis (5/6/2014). Pasar Baru Sentani menjadi tempat pertamanya memulai rangkaian kampanye pilpres di kawasan ujung timur Indonesia. (Istimewa)

Roy Suryo : Sekarang Antara Hukum dan Politik Kadang Sangat Tipis Batasnya

Written By beritalima on Rabu, 03 September 2014 | 23.42

JAKARTA-Setelah Menpora Andi Malarangeng dan Menteri Agama Surya Darma Ali dari Kanbinet Indonesia Bersatu II,kemarin,Rabu,(03/09/2014) menyusul Menteri ESDM  Jero Wacik ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka yang telah dianggap melanggar pasal 12 e Undang-Undang Tipikor atau pasal 23 KUHP jo pasal 421 tentang pemerasaan.

Menyikapi peristiwa yang menimpa Jero Wacik itu junior dari menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II,Menpora Roy Suryo menyatakan bahwa,bagi dirinya memang di mana saja berada dan di posisi apa saja kita, selalu ada sisi positif dan negatifnya. Oleh karena itu yang terpenting adalah tetap berusaha bekerja sebaik-baiknya sesuai tupoksinya saja.

Hal itu disampaikan Menpora Roy Suryo kepada Redaksi langsung dari Eropa dalam rangka mengantar delegasi pencak silat Indonesia melalui pasilitas BalckBerryMessengernya,Kamis (04/09/2014) siang.

“Saya berharap agar Pak Jero Wacik bisa tabah menghadapi kasus hukumnya. Dan saya berharap KPK bisa tegas menindak kasus-kasus korupsi lain yang lebih besar.Sebagai junior dari menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, saya berdoa semoga Pak Jero Wacik bisa tabah menghadapi semuanya dan biarkanlah yang benar tetap benar dan yang salah juga akan salah, karena sekarang ini memang antara hukum dan politik kadang-kadang sangat tipis batasnya,"pungkas Menpora Roy Suryo yang juga salah satu anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat kepada Redaksi  ***(H/k65)
Pimpinan Beserta Staf Redaksi LKBKalimantan | Mengucapkan Selamat Atas Terpilihnya Hamdan Zoelva & Arief Hidayat | Sebagai Ketua & Wakil Mahkamah Konstitusi| Periode 2013-2016 | Semoga Benar - Benar Menegakkan Keadilan dan Kebenaran|
 
Support : facebook | Societiy | Redaksi
Copyright © 2013. LEMBAGA KANTOR BERITA KALIMANTAN - Sukseskan Pemilu 2014
Template Created by Creating Website Published by AMOI
Proudly powered by Login